Rabu, 19 Maret 2014

Mengarahkan Kembali Demokrasi Indonesia pada Relnya (Wawasan Nusantara)

Pemilu yang jujur dan adil, pers yang bebas, serta pemisahan yang tegas antara legistatif, yudikatif, dan eksekutif adalah sebuah prosedur yang bernama demokrasi. Dimana pada dasarnya kekuasaan berada ditangan rakyat, dana mencapai cita-cita kesejahteraan dan keadilan untuk rakyat. Tapi benarkah prosedur itu bisa menjamin terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera ? 

Demokrasi Indonesia yang masih dalam taraf prosedural bisa menghasilkan pemimpin atau wakil rakyat yang mumpuni. Asal, pemilih menjatuhkan pilihannya dengan tepat. Sebenarnya apa yang diharapkan dari demokrasi ?
Sosiologi Unair Katjung Maridjan berpendapat demokrasi menjamin bahwa tidak ada sedikit orang yang mengatur orang banyak. Demokrasi memungkinkan suara orang yang terpinggirkan dan minoritas didengar. Untuk itulah demokrasi memisahkan antara penyelenggara pemerintah atau pelaksana undang-undang (eksekutif) dipisahkan dengan pembuat undang-undang (legislatif), dan yang mengawasi penegak undang-undang, sehingga tidak ada orang yang memiliki kekuasaan terpusat.

Padahal demokrasi di Republik Indonesia ini sudah mempunyai segalanya. Partai politik, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala-kepala daerah secara langsung, dan lain-lain. Akan tetapi semua itu masih dalam tataran prosedural dan belum substansial hingga secara kritis bisa dikatakan bahwa praktik politik yang berlaku sekarang sebenarnya masih berantakan. Belum ada budaya politik yang mengakar.

Oleh sebab itu, kita sebagai rakyat yang perlu sebuah kesejahteraan dan memerlukan pemimpin yang dibutuhkan dalam memimpin Republik Indonesia ini. Maka dari itu sebelum pemilu dimulai kita harus memilih kriteria atau wakil rakyat yang mumpuni dari berbagai sumber. Sebelumnya kita ulas dibulan Desember 2012 hingga akhir tahun 2013, pemilihan daerah diberbagai provinsi se-Indonesia. Yang mana menarik angka golput alias tidak memilih kepala daerah yang terbilang lumayan tinggi angka golputnya. Di pilgub Jawa Barat  angka golput mencapai 30 persen dan juga di pilgub Sumatera Utara angka golput mencapai 50 hingga 60 persen. 

Dari ulasan tersebut seharusnya rakyat harus turut berpartisipasi untuk memilih pemimpin yang bisa membawa kesejahteraan didaerahnya. dan HIDUP itu adalah PILIHAN lantas mengapa harus golput ?

Seseorang yang golput tidak mempunyai pilihan/kepercayaan untuk memilih calon pemimpin yang akan memimpin bangsa. Kebanyakan mereka menganggap atau melihat sebelah mata saja bahwa calon pemimpin semuanya itu tidak baik. Selain itu juga, orang yang golput tidak mempunyai rasa demokrasi. Golput itu bukan warga Negara yang baik.

Setiap orang mempunyai pilihan agar kedepannya baik. Lantas bagaimana jika semua orang atau warga Negara tidak memilih? Siapakah yang akan memimpin Negara ini?

Ingat kita butuh pemimpin. Tapi bukan pemimpin yang semena-mena. Maka dari itulah kita harus hati-hati dalam memilih. Jika Negara ini tidak ada pemimpin lalu bagaimana keadaan Negara ini ?
Sudah ada pemimpin saja sudah banyak masalah kesana kemari. … (pusing deh..)

Itulah sedikit artikel yang saya buat yaitu berkaitan dengan Pendidikan Kewarganegaraan tentang Wawasan Nusantara yang mana Wawasan nusantara memiliki tujuan yang terperinci dibagi menjadi 2 bagian yaitu : 

1. Tujuan nasional untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum,mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan social. 

2. Tujuan kedalam Dapat mewujudkan kesatuan serta persatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun social. 

REFERENSI  :
3. Majalah Nuansa Persada

Tidak ada komentar:

Posting Komentar